Hotel Sakura Ngaku Sudah Miliki TDUP

Terkait dugaan Hotel Sakura belum miliki izin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), Farhan, Bagian HRD Hotel Sakura menegaskan bahwa izin TDUP itu sudah ada dan diterbitkan pada awal Oktober 2016 lalu. “Izinnya ditanda tangani langsung oleh Kepala Disbudparpora (Dinas Budaya, Pariwisata dan Pemuda Olahraga) Kabupaten Bekasi,” tegas ya, kemarin (18/11).

Dijelaskannya, bahwa tempat hiburan karaoke yang diduga belum memiliki izin TDUP itu pun sebenarnya bukan fasilitas hiburan yang diperuntukkan untuk umum. Melainkan fasilitas hiburan yang disiapkan oleh Hotel Sakura untuk pengunjung atau tamu Hotel. “Jadi karaoke itu juga memang kami siapkan sebagai bentuk layanan hiburan bagi tamu hotel. Meskipun hanya sebagai bentuk layanan hiburan bagi tamu kami tetap mengurus izin TDUP-nya, bahkan izin itu sendiri sudah terbit satu bulan yang lalu,” terangnya.

Hal senada disampaikan Kepala Disparbudpora Kabupaten Bekasi, Agus  Trihono yang mengatakan Hotel Sakura sudah miliki izin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP). Namun untuk izin tempat hiburan malam ia mengaku tidak mengeluarkan izin lantaran akan berbenturan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2016.          

“Mereka sudah ada izin TDUP-nya kok saya yang menandatangani. Malahan managernya juga sering berkomunikasi dengan kita terkait tempat hiburan malam yang memang tidak kita perbolehkan. Dan untuk diketahui terkait hiburan malam kita sudah melarang dengan menerapkan Perda Nomor 3 Tahun 2016 yang saat ini dalam masa sosialisasi sampai akhir Desember dan mulai Tahun 2017 kita akan lakukan penertiban ,”ujarnya.

Sebelumnya diberitakan  Hotel Sakura yang berada disekitaran Komplek Pemda Kabupaten Bekasi diduga memiliki izin TDUP, padahal hotel sakura tersebut menyiapkan tempat hiburan karaoke hingga sekarang masih beroperasi. “Kasus ini adalah tanggungjawab dari satker (Disparbudpora) yang membidangi, jangan hanya membuat Perda saja, tapi pelaksanaan perda itu sendiri tidak berfungsi alias tumpul,” tegas Tedi Kurnia, Koordinator LSM-LP3D, kepada Cikarang Ekspres, Kamis (17/11).

Apalagi, lanjutnya, didalam Perda Nomor 3 Tahun 2016 itu sendiri sudah sangat jelas, bilamana belum memiliki izin TDUP ada sangsi pidana nya. Jadi kenapa tempat-tempat wisata itu sendiri seperti Hotel Sakura tidak ditindaklanjuti oleh Disbadpurpora Kabupaten Bekasi. “Kan ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, apakah satker terkait tidak sanggup untuk mengambil sikap, atau memang sudah ada main mata dengan pihak Hotel dengan oknum pejabat Disbadpurpora Kabupaten Bekasi. Silahkan masyarakat saja yang menilai, karena sudah bukan rahasia umum kalau penguasa dan pengusaha itu kebal hukum,” ketus Tedi.

Tedi juga berharap, agar pemegang kekuasaan di Pemkab Bekasi bisa menanggapi permasalahan ini dengan serius. Jangan sampai kasus yang ada di depan mata sendiri terkesan tidak terlihat. “Jangan hanya meributkan pengesahan Perda nya saja, tapi ending nya sendiri tidak ada hasil apapun, yang paling penting objek masalah itu benar-benar ada di depan mata para pejabat pemegang kekuasaan. Jadi sudah sepantasnya masalah penindakkan tempat hiburan karaoke di Hotel Sakura itu ditutup,” pungkasnya.

 

http://karawangbekasiekspres.com/news/6118/Hotel-Sakura-Ngaku-Sudah-Miliki-TDUP.html

Anggaran Pariwisata Dinaikan 4-5 Kali Lipat Oleh Jokowi, Apa Tanggapan Rhenald Kasali ?

Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI), yang juga praktisi bisnis ternama di Indonesia, Rhenald Kasali rupanya menjadi salah satu saksi hidup akan statement Presiden Joko Widodo di 100 CEO Forum di JCC Senayan, Jakarta, 24 November 2016 lalu. Kata Rhenald saat itu orang nomer satu di Indonesia itu akan menaikan alokasi anggaran Pariwisata 4 hingga 5 kali lipat, untuk mewujudkan target Pariwisata yang dipimpin Menteri Pariwisata Arief Yahya. Tidak tanggung-tanggung, 20 juta wisatawan mancanegara di tahun 2019 mendatang.

”Ini kabar bagus, ibarat ayam dan telur keduanya saling membutuhkan. Pariwisata memang benar sangat butuh biaya yang sangat besar. Keputusan Pak Presiden Jokowi dan Menpar Arief Yahya sudah sangat tepat di tengah transformasi ekonomi yang terjadi di dunia saat ini,” ujar pria yang lahir di Jakarta, 13 Agustus 1960 itu.

Rhenald Kasali: Tepat! Transformasi Indonesia ke Pariwisata

Kondisi perekonomian saat ini semua dalam keadaan stag, manufacturing dunia juga stag, industri dunia juga tidak bagus dan selalu berpindah-pindah, hal ini juga terjadi di Amerika. Namun, Indonesia dalam hal ini Kementerian Pariwisata punya cara cerdas dengan melompat jauhkan sektor Pariwisata.

”Lompatan Kemenpar yakni dengan jasa Pariwisata. Transformasi ini sangat efektif, lompatan ini sudah keputusan yang tepat membangkitkan perekonomian masyarakat dengan jasa Pariwisata,” ujar pria yang juga guru besar bidang Ilmu manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Yang patut disyukurinya lagi, imbuh Rhenald, Indonesia punya produk yang bagus di bidang Pariwisata. Jadi, transformasi ekoniomi jasa Pariwisata ini dipastikan bisa jalan, apalagi Presiden Jokowi punya komitmen terhadap Pariwisata tanah air. ”Indonesia tepat, punya wisata ketenangan, alam, budaya, bahkan hiburan kita punya semua. Hanya saja, anggaran yang nanti ditambah itu juga harus dialokasikan untuk memperbaiki produk Pariwisata kita. Produk kita juga harus dikemas dengan baik,” tambah pria yang juga Ketua Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Pria yang juga penulis berbagai buku ekonomi itu menyarankan, anggaran yang lebih yang nantinya digolkan oleh Jokowi sebaiknya disiapkan untuk tiga hal. Yang pertama, yakni pengembangan produk pariwisata. ”Pengembangan produk ini juga harus menjadi konsentrasi daerah, pemerintah daerah harus seirama dengan pemerintah pusat dalam mengembangkan pariwisata terutama pengembangan kualitas destinasi atau produk,” ujarnya.

Rhenald mengambil contoh Danau Toba. Saat ini produknya menurut Rhenald hanyalah baru berupa Danau yang indah yang diberikan Tuhan untuk Indonesia. ”Heritagenya harus digenjot, paket-paket wisatanya harus diperbaharui, aksesnya, amenitasnya, transportasinya, guide-nya, homestaynya. Jadi pengembangan produk harus juga jadi prioritas,” ujar Rhenald.

Yang kedua alokasi anggaran dari pemerintah harus disiapkan juga untuk promosi. Rhenald menilai bahwa Presiden Jokowi harus bersyukur karena memiliki Menteri sekelas Arief Yahya. Karena promosi di dunia sudah sangat terasa dan memang Arief Yahya jagonya. Kata dia, pria asal Banyuwangi itu sosok yang tepat karena sangat mengerti dengan, pertarungan digital, pertarungan ekonomi.

”Urusan ini saya tahu betul kalau Presiden Jokowi sangat happy, saya sudah lihat Taxi di London, Kereta, iklan digital di New York dan sebagainya. Semuanya dibranding Wonderful Indonesia. Pak Arief Yahya tahu betul urusan promosi itu. Dan saya sangat optimis jika pak Arief Yahya yang mengerjakan ini, semua akan tercapai, karena memang beliau pakarnya untuk urusan pertarungan-pertarungan itu,” jelas pria yang pernah mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden RI itu.

Dan yang ketiga, masih kata Rhenald, alokasi anggaran yang berikutnya adalah untuk penguatan kelembagaan dalam hal ini Kemenpar dan semua elemen yang terkait. ” Kemenparnya harus semakin kuat, jangan lupa tekhnologi digitalnya disiapkan, penguatan SDM-nya, dan semua yang terkait dalam mengemas pariwisata dari produk hingga promosi. Karena hal itu yang belum kita punya, strory yang mengemas produk menjadi Pariwisata yang sangat menarik,” bebernya.

Rhenald mengambil contoh, Pulau komodo di Labuan Bajo sebenarnya lebih menarik dibandingkan dengan Beruang di Alaska. Namun kemasan Beruang di Alaska lebih bagus karena destinasi itu bisa didukung SDM yang mengemas destinasi jadi menarik ditambah dengan story. ”Padahal ketemu Beruangnya saja tidak. Sedangkan kita, sudah pasti ketemu Komodo. Kita produk bagus, namun belum dikemas baik,” katanya.

Seperti diketahui, penambahan alokasi anggaran juga merupakan bagian dari perjuangan Menpar Arief Yahya untuk tanah air. Terkait core business Pemerintah Indonesia, Mantan Dirut PT Telkom yang kini mengelola Kemenpar dengan model private sector, dan ala swasta ini sudah melayangkan usulan tersebut.

Itu karena, pariwisata adalah penyumbang PDB, Devisa dan Lapangan Kerja yang paling mudah, murah dan cepat. Karena itu menuntaskan semua bottlenecking di Kemenpar itu sangat bermakna ekonomis buat masyarakat. Pertama soal PDB, pariwisata menyumbangkan 10% PDB nasional, dengan nominal tertinggi di ASEAN. Kedua, PDB pariwisata nasional tumbuh 4,8% dengan trend naik sampai 6,9%, jauh lebih tinggi daripada industri agrikultur, manufaktur otomotif dan pertambangan. Ketiga, devisa pariwisata USD 1 Juta, menghasilkan PDB USD 1,7 Juta atau 170%. Itu terbilang tertinggi dibanding industri lainnya. Jadi, kalau selama ini masyarakat mengkategorikan industri itu menjadi migas dan non migas, maka kelak industri itu akan menjadi pariwisata dan non pariwisata. Bagaimana dengan devisa? saat ini Pariwisata masih menempati posisi ke-4 penyumbang devisa nasional, sebesar 9,3% dibandingkan industri lainnya. Tapi, pertumbuhan penerimaan devisa pariwisata itu tertinggi, yaitu 13%. Sedangkan industri minyak gas bumi, batubara, dan minyak kelapa sawit yang pertumbuhannya negatif.

http://kitanesia.id/anggaran-pariwisata-dinaikan-4-5-kali-lipat-oleh-jokowi-apa-tanggapan-rhenald-kasali/

 

Anggota DPRD Jabar Berang, Pemkab Bogor Tutup Mata Terkait Izin Hotel Transit

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, tutup mata dengan keberadaan hotel Transit Parung, yang berlokasi di kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Padahal, hotel yang sempat ditolak para ulama dan tokoh masyarakat setempat tidak mengantongi perizinan lingkungan.

Seperti dikatakan, Camat Parung, Daswara Sulanjana bahwa hotel tersebut, dua tahun ini belum memperpanjang izin lingkungan.

"Ditambah lagi hotel Transit menjadi tempat hiburan malam," jelas Daswara Sulanjana saat dihubungi awak media, kemarin.

Diakui Daswara sapaanya, pihak kecamatan sudah berulang kali melakukan peneguran. Namun hingga sekarang tidak di gubris oleh pihak hotel.

"Tindakan dari kecamatan sendiri kita sudah lakukan pembicaraan  dengan pihak hotel terkait kenapa ijin itu dilanggar.  namun tidak di gubris," ujar Daswara dengan nada kesal.

 

Pihaknya meminta kepada kepada institusi penegak perda agar tegas menindaklanjuti persoalaan tersebut.

"Masyarakat dan tokoh agama, enggan memberikan ijin lingkungan sudah 2 tahun, saya selaku camat memihak kepada masyarakat untuk tidak memberikan ijin lingkungan," terangnya.

Permasalaan izin hotel Transit Parung, rupanya sampai juga ketelinga anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Asep Wahyuwijaya, yang mengaku berang mendapati informasi tersebut.

"Pemkab Bogor jangan tutup mata. Sebaiknya keberadaan hotel tersebut dikaji ulang. Sebab, keberadaan warga yang keberatan harus jadi bahan pertimbangan," geram Asep.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, tidak perlu pemerintah daerah memperpanjang izin.

"Jadi, ada dua hal yang menjadi alasan bagi tidak perlunya ijin tersebut diperpanjang, pertama, penyalahgunaan ijin awal menjadi tempat hiburan; kedua, keberatan warga atas adanya penyimpangan tersebut yang memicu ketidak setujuan warga atas perpanjangan ijin tersebut." tambahnya.

Terpisah Ketua Cabang HMI MPO Bogor, Amuy, mendesak pemerintah daerah agar bertidak tegas.

"Pemerintah jangan hanya mau ambil untung, tapi tidak bisa tegas dan ambil sikap pada tempat/hotel – hotel  yang terindikasi menyalahi aturan," tandasnya.

http://fokusbogor.com/berita-3486-anggota-dprd-jabar-berang-pemkab-bogor-tutup-mata-terkait-izin-hotel-transit.html

Di Tangsel, Ada Syarat Tidak Menjual Miras Dalam Izin TDUP

Setiap tempat hiburan yang beroperasi di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), sedianya pasti diminta membuat pernyataan tidak menjual Minuman Keras (Miras) dan tidak menyediakan tempat yang mengarah ke tindak asusila.

Demikian dikatakan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Tangsel, Herman Cahyadi, Selasa (29/11/2016).

Menurutnya, syarat membuat pernyataan tersebut harus ditempuh oleh penglola hiburan malam, saat pengurusan izin Tanda Daftar Usaha dan Pariwisata (TDUP).

"Sebelum mengeluarkan izin TDUP, pengelola tempat hiburan pasti akan disodorkan surat pernyataan tersebut," ungkap Herman menjelaskan.**Baca juga: Polres Tangsel Segel Gudang SW di Karaoke Matador.

Namun, lanjut Herman, jika tidak mentaati surat perjanjian yang telah dibuat, pihak BP2T juga tidak tidak bisa langsung mengambil tindakan.**Baca juga: Waduh...! Tak Ada Izin Penjualan SW di Tangsel.

Pasalnya, semua pengawasan tempat hiburan di Tangsel menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) setempat.**Baca juga: Begini Kata Pengelola Matador Soal Pengunjung "Klenger" Minum SW.

"Disbudpar yang melakukan sosialisasi kepada tempat hiburan malam. Jika melanggar, Disbudpar bisa merekomendasikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan tindakan," tambahnya.**Baca juga: Wow, Miras SW Efeknya Seperti Ekstasi?.

Sebelumnya, penjualan miras merk Snow White (SW) di Karaoke Matador menimbulkan korban. Belasan pengunjung Karaoke Matador dilarikan ke rumah sakit.**Baca juga: Belasan Pengunjung Karaoke di Tangsel Diduga Overdosis Miras SW.

Pengunjung mengeluh mengalami sakit pada lambung, mual dan pusing, usai menenggak Snow White di Karaoke Matador.

https://www.kabar6.com/tangerang/selatan/25959-di-tangsel-ada-syarat-tidak-menjual-miras-dalam-izin-tdup

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jenis Rekomendasi

Rekomendasi Kantor Pariwisata & Kebudayaan

Peruntukan:

Rumah Makan Restoran

Rekreasi Hiburan Umum (RHU)

Perhotelan

SPA

Biro Perjalanan Wisata

Rekomendasi Biro Perjalanan Wisata

Peruntukan:

Rekomendasi Travel

Rekomendasi Agen Travel

Rekomendasi Penyediaan Akomodasi

Peruntukan:

Rekomendasi Hotel

Rekomendasi Bumi Perkemahan

Rekomendasi Persinggahan Karavan

Rekomendasi Villa

Rekomendasi Pondok Wisata

Rekomendasi Motel

Rekomendasi Jasa Makanan dan Minuman

Peruntukan:

Rekomendasi Restoran

Rekomendasi Rumah Makan

Rekomendasi Bar

Rekomendasi Kafe

Rekomendasi Jasa Boga (Catering)

Rekomendasi Pusat Penjualan Makanan

Rekomendasi Bidang Usaha Jasa Makanan

Rekomendasi Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Peruntukan:

Rekomendasi Lapangan Golf

Rekomendasi Bilyar

Rekomendasi Gelanggang Renang

Rekomendasi Lapangan Tenis

Rekomendasi Lapangan Futsal

Rekomendasi Gelanggang Bowling

Rekomendasi Sanggar Seni

Rekomendasi Galeri Seni

Rekomendasi Gedung Pertunjukkan Seni

Rekomendasi Permainan Anak

Rekomendasi Permainan Ketangkasan

Rekomendasi Kelab Malam

Rekomendasi Diskotik

Rekomendasi Pub

Rekomendasi Panti Pijat

Rekomendasi Reflexiologi

Rekomendasi Taman Rekreasi

Rekomendasi Taman Bermain

Rekomendasi Karaoke

Rekomendasi Impresasi Art

Rekomendasi Wisata Tirta

Peruntukan:

Rekomendasi Wisata Selam

Rekomendasi Wisata Perahu Layar

Rekomendasi Wisata Memancing

Rekomendasi Selancar

Rekomendasi Bahari

Rekomendasi Wisata Arum Jeram

Rekomendasi Wisata Dayung

Rekomendasi SPA

Peruntukan:

Rekomendasi SPA

Izin Investasi Sektor Pariwisata Bakal Dipermudah

Sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang pendapatan daerah bagi Kabupaten Kubu Raya.

Bupati Kubu Raya Rusman Ali berharap, para pemilik modal mau menanamkan investasi di sektor pariwisata.

“Kami mendukung para investor yang mau berinvestasi di sektor pariwisata. Dan pariwisata itu luas sekali meliputi perhotelan, wisata belanja, kuliner dan tempat-tempat rekreasi, serta berdampak pada sektor lainnya,” ujarnya kepada Pontianak Post, Senin (5/12).

Rusman menjanjikan pelayanan dan pengeluaran izin yang cepat bagi para investor yang mau membangun usaha sektor pariwisata di Kubu Raya.

“Kami akan berikan pelayanan dan perizinan yang baik,” tambah Rusman.

Dia mengatakan, pihaknya terus memperbaiki iklim investasi di Kubu Raya, terutama soal perizinan.

“Kami mempermudah perizinan agar investor tertarik ke sini. Uang dari luar tentu saja dapat membuat aktivitas ekonomi meningkat, selain tentu saja membuka lapangan kerja baru di sini,” kata Rusman.

Menurutnya, Kubu Raya memiliki persyaratan untuk menjadi tujuan wisata.

Pasalnya, di sana terletak Bandar Udara Internasional Supadio yang terhubung dengan berbagai rute lokal, domestik, dan luar negeri.

Selain itu, berbagai fasilitas penginapan, restoran, dan perbelanjaan sudah tersedia. Apalagi, Kubu Raya bertetangga langsung dengan Pontianak yang merupakan pusat dagang dan jasa.

Menurut dia, dalam beberapa tahun terakhir, Kubu Raya mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat pada triwulan kedua tahun ini.

Yakni mencapai enam persen. Padahal, pertumbuhan ekonomi nasional hanya lima persen.

 “Ini sesuai data Badan Pusat Statistik. Kami salah satu daerah yang pertumbuhan ekonominya di atas nasional dan tertinggi di Kalimantan Barat,” pungkasnya.

http://www.jpnn.com/read/2016/12/07/485606/Izin-Investasi-Sektor-Pariwisata-Bakal-Dipermudah-

Ketua Asita Asnawi Bahar: Saya Percaya Pariwisata Makin Maju

Ketua ASITA (Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies) H. Asnawi Bahar, S.E., M.Si ini dikenal ceplas-ceplos, tegas dan to the point. Pengusaha yang lahir di Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara, 3 April 1961 ini kaya pengalaman dan sudah lama malang melintang di bisnis pariwisata. Dia sangat impresif mendengar statemen Presiden Joko Widodo di Kompas 100 CEO Forum di JCC Senayan, Jakarta, 24 November 2016 itu.

Presiden dengan tegas menyebut budget promosi pariwisata bakal dinaikkan 4-5 kali lipat! “Ini pertanda akan bangkitnya pariwisata Indonesia. Ini patut disyukuri dan harus dijaga oleh semua elemen Pentahelix, ABCGM –Academician, Business, Community, Government, Media--. Saya salut dengan komitmen Presiden Jokowi dan Pak Menpar Arief Yahya. Kalau pemimpin negara seperti ini, saya yakin Pariwisata Indonesia akan maju bersama masyarakatnya,” ujar Asnawi.

Menurut Asnawi, jika anggaran itu benar-benar ditambah, maka ini menjadi tanggung jawab Kemenpar untuk mengembangkan Pariwisata dari segala lini.

”Kita harus pecahkan bersama kendala yang ada, dan yang menghambat pariwisata. Inbound di negara kita dengan anggaran yang lebih nanti harus semakin berkembang, semakin luas, dan tepat sasaran promosinya,” kata pria berkacamata itu.

Target pasarnya, Asnawi meminta Kemenpar bersinergi dengan lembaga yang dia pimpin untuk menambah market share. ”Kita harus semakin luas, namun tetap dengan pola dan skema yang rapi dan terarah. Indonesia ini dikenal luas dan hebat. Kita juga harus memberikan kesempatan lebih kepada daerah yang berpotensi untuk ikut andil di beberapa pameran B to B maupun B to C. Yang penting, tetap terkontrol dengan baik,” katanya.

Asnawi berpendapat, yang harus dikedepankan Kemenpar salah satunya adalah terus menggenjot pertemuan B to B di semua lini. Pola promosi Wonderful Indonesia itu harus semakin meningkat.

Selain itu, Travel Mart selevel ITB Belin, WTM London, CITM Tiongkok, ATM Dubai, dimana bertemunya perusahaan tour and travel, seller dan buyer.

”Terus terang, saat ini belum berimbang, antara outbond dan inbound. Orang Indonesia yang ke luar negeri masih 30 juta, yang masuk baru di atas 10 juta. Tugas kita memperbanyak inbound. Kita tidak bisa melarang orang pergi ke luar negeri, yang bisa dilakukan adalah memperbanyak atraksi di dalam negeri,” ujar Asnawi.

Salah satu mimpinya adalah, menjadi tuan rumah travel mart di tanah air. Malaysia punya MATTA Fair, yang kemudian dikembangkan ke negara-negara bagian, dalam satu tahun bisa lebih dari 7 seri. Singapore, Thailand, Filipina, Jepang, Korea, Hongkong, China, India, Australia, Dubai, semua punya. “Kita harus punya ke depannya,” katanya.

Menurut Asnawi, pariwisata kita hidup karena domestic market yang semakin kuat. Daya beli masyarakat Indonesia semakin kuat. Di era global saat ini, dia tidak ingin Indonesia hanya dijadikan target market bagi negara-negara lain, termasuk ASEAN yang semakin agresif.

“MEA – Masyarakat Ekonomi Asean juga sudah mulai, jika internal tidak disiapkan dengan matang, boleh jadi, kita hanya menjadi pasar saja. Maka dari itu, dengan anggaran yang lebih tahun depan, maka kita akan menjadi bangsa yang hebat untuk urusan Pariwisata,” katanya.

Asnawi percaya dengan proses yang sedang dijalankan Menpar Arief Yahya, termasuk pengembangan destinasi dan industri pariwisata yang semakin gencar dan cepat. Promosi ke manca negara dengan berbagai saluran komunikasi juga besar-besaran untuk menancapkan brand Wonderful Indonesia, bahwa semua target pasti akan tercapai.

“Saya lihat, progress pembangunan untuk memperkuat sector pariwisata ini sudah mulai kuat, ini ketika di bawah Pak Jokowi dan Pak Arief Yahya. Respons pasar juga sangat positif. Apalagi kalau alokasi dana akan ditambah. Di depan, ada banyak tantangan yang sudah harus cepat ditangani dengan baik dan saya yakin ini akan berakhir fantastis,” katanya.

Asnawi menambahkan, pengembangan destinasi ini tidak seperti lari sprint 100 meter. Pekerjaan pariwisata itu tidak ada yang bersifat jangka pendek. Semuanya, medium dan panjang. ”Karena investasi yang ditanam saat ini, baru akan running 2-3 tahun, lalu mulai kelihatan respons publiknya setelah 5 tahun, jadi terima kasih kepada Pak Jokowi dan Pak Menpar sudah memulainya,” katanya lagi.

Untuk urusan inbound Asnawi juga memohon dukungan CEO-CEO di daerah dalam hal ini kepala daerah di destinasi Pariwisata. Karena tanpa dukungan kepala daerah, maka Pariwisata di daerah bakal melempem. ”Karena dengan Pariwisata masyarakat akan mendapatkan benefit lebih sustain, berkelanjutan, dan jangka panjangnya. Hanya pariwisata yang memiliki nilai keberlangsungan yang lebih panjang,” kata dia.

http://lifestyle.liputan6.com/read/2662884/ketua-asita-asnawi-bahar-saya-percaya-pariwisata-makin-maju

Menpar: Terima Kasih Vote Anda Buat Halal Tourism 2016

Menpar Arief Yahya mengapresiasi kepada seluruh masyarakat dan simpatisan yang sudah mendharmakan suaranya di voteindonesia.com, dari periode 24 Oktober hingga 24 November 2016. Semoga 12 nominator yang lolos ke putaran final 7-24 November 2016 itu sukses merebut juara, di World Halal Tourism Award 2016. Dan tiga wilayah yang diendors Kemenpar, Aceh, Sumbar dan Lombok, semakin dikenal dunia sebagai destinasi ramah bagi muslem travellers.

"Terima kasih atas semua partisipasinya! Luar biasa, para relawan yang tidak kenal putus asa, terus berjuang buat kejayaan Indonesia! Periode 7-25 November 2016 mendapatkan klik 71.831 suara, satu email satu suara," kata Menpar Arief Yahya.

Mantan Dirut PT Telkom itu menyebut, perjuangan belum selesai. Masih harus dikawal hingga penghitungan oleh juri #WHTA2016, sampai diumumkan. Jangan sampai masuk angin. Jangan sampai diperlakukan tidak fair, dicurangi, karena jika itu dilakukan akan merusak citra "halal" dan ke depan semakin kehilangan trust. "Kawal terus sampai dipastikan semua suara aman," ujar Menpar Arief Yahya.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh endorser yang mengajak followers-nya untuk vote #MenangkanIndonesia. Para artis, BUMN, Kementerian dan Lembaga lain, dan semua pihak yang telah berjuang untuk memenangkan Merah Putih di level global. "Kita juga mengikuti kompetisi ini dengan spirit halal, jadi kami berharap penghitungan akhirnya pun menggunakan prinsip halal. Jangan keluar dari kaidah halal," pesan Arief Yahya.

Data dari VisitorsDetective.com, unique visitor WHTA itwabudhabi.com per hari rata 805 unique visitor. Dan unique visitor dari Indonesia mencapai 556, hampir 70% dari semua yang masuk. Jika dikumpulkan dari semua lain, mereka hanya 247 atau 30 persen saja. Karena itu dia yakin, Indonesia akan mendominasi perolehan 12 kategori itu.

"Ingat, Kemenangan itu direncanakan!Kemenangan itu harus kita rebut! Semangat saja tidak cukup, harus didukung oleh semua pihak, karena sistem penilaian mereka dengan e-vote, berbasis pada email atau e-voting, maka gerakan untuk memberikan suara itu menjadi sangat strategis dan menentukan," kata Arief Yahya.

Vote Indonesia di World Hala Tourism Award (WHTA) 2016. 

Ketua Tim Pemenangan World Halal Tourism Award Don Kardono, dan Wakilnya Vita Datau Messakh juga berharap usaha keras ini berakhir manis. Tidak sia-sia. "Hitungan kami, semestinya Indonesia juara umum. Apalagi jika ke-12 nominator itu dipilih oleh semua voters yang registrasi di #WHTA2016. Masing-masing akan mengantungi lebih dari 71 ribu suara. Masing-masing menguasai 70% dari total suara yang masuk. Kami optimis unggul di semua lini!" kata Don Kardono yang juga Stafsus Menpar Bidang Komunikasi Publik itu.

Belajar dari putaran pertama, kata Don, suara terbanyak itu hanya di bawah 15 ribu. Kalau tidak ada gerakan massif seperti yang dilakukan Kemenpar bersama tim pemenangan ini, tidak mungkin tembus melebihi angka 70 ribu. "Tinggal berdoa, agar juri menilai dengan IT nya secara terbuka, jujur, ikhlas dan halal!" kata Don Kardono.

Angka-angka itu perlu disampaikan ke publik, justru sebelum pengumuman pemenang. Karena IT tidak mungkin berbohong, kecuali ada niatan yang "tidak halal" atau titipan yang "tidak halal." "Tapi saya percaya, tim juri pasti akan menjalankan tugasnya dengan fair. Percayalah, mereka adalah orang-orang yang yang punya reputasi dan kredibel," kata Don.

Ini penting, ke-12 nama-nama kategori yang diendorse oleh Kemenpar itu akan semakin populer di pentas global, yakni :
1. World’s Best Airline for Halal Travellers - Garuda Indonesia.
2. World’s Best Airport for Halal Travellers - Sultan Iskandar Muda
International Airport, Aceh Indonesia.
3. World’s Best Family Friendly Hotel - The Rhadana Hotel, Kuta, Bali,
Indonesia.
4. World’s Most Luxurious Family Friendly Hotel - Trans Luxury Hotel Bandung Indonesia.
5. World’s Best Halal Beach Resort - Novotel Lombok Resort & Villas, Lombok, NTB.
6. World’s Best Halal Tour Operator - Ero Tour, West Sumatera Indonesia
7. World’s Best Halal Tourism Website www.wonderfullomboksumbawa.com, Indonesia.
8. World’s Best Halal Honeymoon Destination - Sembalun Village Region,
Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
9. World’s Best Hajj & Umrah Operator - ESQ Tours & Travel, Jakarta, Indonesia.
10. World’s Best Halal Destination - West Sumatera, Indonesia.
11. World’s Best Halal Culinary Destination - West Sumatera, Indonesia
12. World’s Best Halal Cultural Destination - Aceh Indonesia.

LSM Janur : Perda Pariwisata Kota Tangerang Bermasalah, Dikaji Ulang

Saat mengisi acara diskusi Perda Parawisata yang diselenggarakan DPD II Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kota Tangerang, Ade Yunus Albarzanzi menganggap Perda itu harus dikaji ulang karena beberapa isi dalam aturan ijin usaha hiburan disebutkan mengandung permasalahan.

“Mestinya ‘Legal Draftingnya’ harus sesuai dengan kaidah, 1. Kejelasan tujuan, 2. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, 3. Kesesuaian antar jenis dan materi muatan, 4. Dapat dilaksanakan, 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, 6. Kejelasan rumusan dan 7, keterbukaan. Jadi, perda yang dibuat harus sesuai asas itu,” terang Ade, Minggu (13/11).

Ade juga mencermati bahwa Pembahasan Perda telah mengabaikan peraturan perundangan yang telah lahir lebih awal yang telah dimiliki Kota Tangerang, seperti Perda nomor 5 tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisataan.

Selain itu juga materi yang ada didalam kandungan Perda Pariwisata telah mengabaikan peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2014 yang khususnya standar usaha Karaoke dan SPA.

“Kita ketahui, perda Kota Tangerang tentang Izin Usaha Pariwisata kan pernah ada, kenapa ini di abaikan, dan dilihat dari syarat Sertifikasi juga Perda mengabaikan peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.”

“Lalu, keterbukaan tak dijalankan, karena lapisan masyarakat tak mengetahui saat perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan perda itu.”

Ia juga menyebutkan dalam pembahasan, Public Hearing atau uji publik itu wajib, karena bagian dari asas penyusunan Perda.

Dan menurutnya Perda itu telah bertentangan dengan motto Kota Tangerang, kemudian juga bertentangan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Miras dan Perda Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Kota Tangerang.

“Ini akan menjadi ladang bagi para oknum yang melakukan praktik Usaha prostitusi dan menyebarkan Usaha dagangan Miras, kita lihat muatannya materi yang terkandung di dalam Perda itu, tak mempunyai pengaturan mengenai batas jarak secara spesifik antara lokasi tempat hiburan karoke dengan tempat ibadah ataupun tempat pendidikan.”

Menurutnya karena tidak ada pengaturan yang jelas bisa jadi kata Ade tempat karaoke atau panti pijat nanti bisa bersebelahan dengan tempat ibadah.

Maka pihaknya meminta kepada pemerintah untuk dapat mengkaji ulang Perda Pariwisata atau menunda peregisteran perda itu ke Mendagri. Agar tak menjadi polemik baru di wilayah Kota Tangerang.

“Agar tak menjadi permasalahan. Lalu, harus dipisahkan Perda Pariwisata dengan Tempat Hiburan, seperti karoke, tempat panti pijat dan SPA. Agar tempat hiburan tersebut dapat diatur lebih spesifik dan memperketat standart pemberlakuan ijinnya dengan sesuai peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” pungkas Ade.

http://www.penamerdeka.com/7302/lsm-janur-perda-pariwisata-kota-tangerang-bermasalah-dikaji-ulang.html